Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK, Irawati saat melakukan Sosialisasi Pencegahan Korupsi untuk Pemkab Pasuruan di Hotel Ascent Premierre, Selasa (21/11/2023) siang.

Menurutnya, MCP merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi di daerah.

Untuk bisa meningkatkannya, maka seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus menaati 8 area program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi.

"Kebetulan ada Pak Pj Bupati Pasuruan yang hadir, jadi kami meminta Pemkab Pasuruan agar bekerja lebih keras untuk menaati delapan area mprogram intervensi pencegahan korupsi terintegrasi," kata Irawati.

Adapun delapan area yang dimaksud meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Kata Irawati, kedelapan area tersebut merupakan area-area yang selama ini menjadi celah rawan perilaku tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, jika program-program tersebut dijalankan, KPK optimis celah-celah korupsi dapat ditutup.

"Caranya tentu dengan penguatan sistem serta menjalankan tata kelola yang menjunjung tinggi budaya antikorupsi. Hal ini sekaligus sebagai indikator atas komitmen Pemda dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menyambut baik langkah KPK yang turun gunung ke daerah untuk mendorong Pemkab Pasuruan agar dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan terhindar dari korupsi. Khususnya meningkatkan nilai MCP yang saat ini masih di angka 60.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Irawati, Pak Arif dan temen-temen KPK yang datang untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Karena masih ada waktu msampai januari, maka nilai MCP saya yakin akan terus naik lagi," ucapnya.

Andriyanto meyakini KPK datang untuk membantu Pemkab Pasuruan supaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan semakin baik.

Dalam internal Pemkab Pasuruan, ada Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan supervisi.

Supervisi tersebut memiliki tujuan untuk menilai dan mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan diintegrasikan pada program pencegahan korupsi dan penyelewengan dalam bentuk lainnya.

"'Dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan akan semakin baik," singkatnya.

Pasca sosialisasi, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Timur ini meyakinkan seluruh ASNnya untuk mengimplementasikan sistem yang ada di dalam tata kelola pemerintah, dapat berjalan dengan baik.

Artinya, tidak ada upaya atau potensi untuk melakukan berbagai modus korupsi.

"Yang paling penting OPD bisa memahami definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, sesuai dengan peraturan, dna yang jelas terhindar dari potensi korupsi," tegasnya. (emil)